pengawasan fungsional. Delapan unsur WASKAT tersebut adalah : Pengorganisasian. pengawasan fungsional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi pertanian pada instansi pemerintah. Pasal 2 Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang. 8. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan/organisasi. Demikian informasi singkat terkait jenis Jabatan Fungsional Auditor. E. pengawasan fungsional harus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip -prinsip pengawasan. 3. Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Untuk menilai apakah surat atau laporan yang diterima telah secara akurat dan akurat menggambarkan kegiatan yang sebenarnya. 9. B. 3. Pengawas ketenagakerjaan diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta ditempatkan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah. pengawasan dari luar (ekstern). fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. A. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa, mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) akan masuk menjadi daerah. Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. CONTROLLING (FUNGSI PENGAWASAN) Fungi-fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling) = pengendalian Definisi PENGAWASAN, PENGENDALIAN Proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi & manajemen tercapai Konsep “penetapan standar, pengukuran kegiatan dan tindakan korektif” Aktivitas. I. Peranan proses pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal penting manakala pengawasan adalah bagian dari mata rantai. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah. bahwa Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan P endayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK. 1. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. 2. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingk ungan Departemen Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan pe rkembangan sehingga perlu. Acuan a. Nov 26, 2022 · Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor yanga dimaksud Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Pengawas Koperasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan koperasi pada Instansi Pemerintah. Menimbang, a. Para Pimpinan APIP di Lingkungan. Semakin tinggi jenjang jabatan semakin banyak kewajiban yang harus dilaksanakan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsep pengawasan internal dalam pene-litian ini merujuk. 8. 2. l. Mar 1, 2023 · Jabatan fungsional keahlian terdiri dari; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Fungsi pengawasan. 4) D. PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN JENJANG. 260. Pengawasan: fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi denganLebih detail fungsi pengawasan berikut dalam manajemen yang dapat dilihat: Pengawasan menilai apakah masing-masing elemen / unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing. Sedangkan menurut Sudibyo Triatmojo (2000:13), pengawasan memiliki beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda, yaitu: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020. Variabel bebas Pengawasan fungsional mempunyai nilai t hitung lebih besar dari t tabel, ini berarti secara parsial variabel bebas Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap Evektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Judul. KAJIAN TEORITIS 1. 20 diawasinya. Dalam sambutan penutupannya Inspektur Jenderal (Irjen) Dept. HK. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, bahwa yang dimaksud dengan:. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/ atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; 2. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 005 Tahun 2014 Tentang Perubahandisebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang lebih didominasi pengawasan teknis-fungsional daripada pengawasan politik. Secara lebih lengkap Stoner, Freeman, dan Gilbert menyebutkan bahwa. Tetapi, kegiatan supervisi ini pun mencakup penentuan kondisi atau syarat – syarat materi yang diperlukan untuk. Ditambahkan pada 27 Juli 2021 07. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi b. Oleh karena itu. 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT. DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. Pengawasan Terhadap Perencanaan Dan Disain 1 Perencanaan a. 6. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. MODUL FUNGSIONAL PMHP Terdiri dari Modul I sd Modul VI I. Penga-wasan internal dibatasi pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap SKPD. Kata Kunci: Kinerja, Inspektorat, Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Covid-19 I PENDAHULUAN 1. 20 diawasinya. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan atasan langsung sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan atasan. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka pelindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. TugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPRP; d. 2 Tujuan Pengawasan Fungsional Secara umum tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Standar Audit Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan h. Agustin, Aldelika (2017) Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Proses Pengawasan Fungsional (Studi di Kantor Inspektorat Kota Batu). Buku ini terdiri dari pendahuluan; pengantar hukum pengawasan; pengawasan melekat; pengawasan fungsional; pengawasan masyarakat; pengawasan politis; pengawasan peradilan; pengawasan ombudsman; dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara sesuai UU No. com dari berbagai sumber, Selasa (11/1/2022). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasll Pengawasan Fungsional. Fungsi Pengawasan. pengawasan intern yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional Di dalam dunia pendidikan di Indonesia istilah supervisi disebut juga pengawasan atau kepengawasan. 2 Tahun 2001, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pengawasan Fungsional adalah: 1. Pengertian pengawasan fungsional menurut Peraturan Pemerintah No. Selanjutnya menurut Rahayu Relawati (2012 : 108), alasan. 114 halaman dengan lampiran. 7 diantara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan sangat. Ruang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan 1. 8. -Internal (BPKP, Irjen,Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota) -Eksternal : BPKP 14. penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara/daerah. JAKARTA, KOMPAS. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan Pasal 7 (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) / CUSTOMS adalah Instansi Pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor,. Si selaku pembimbing 1 dan bapak Ronald S. JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kategori Jabatan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dan. Pertama: Memberlakukan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh. Bagian Kedua Uraian Fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Pasal 17 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Inventarisasi dan penilaian penyelesaian bantuan ganti rugi 17. Biasanya, waskat dilakukan terhadap pimpinan terhadap anak buah karena pimpinan memiliki fungsi sebagai pendidik dan pengawas. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum. pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemeerintah daerah (surat keputusan menteri dalam negeri no. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri. Makanan Republik Indo nesia Nomor . Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah pejabat fungsionalC. (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PEMBAHASAN Prinsip dan Fungsi Pengawasan Sebagai salah satu fungsi manajemen, keberadaan pengawasan menjadi sangat penting. Aparat Pengawasan Fungsional Aparat pengawasan fungsional terdiri atas: - BPKP; REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP – 06. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL. 3) Nilai korelasi r = 0,708 artinya terdapat hubungan yang kuat dan positif antara Pengawasan dan Kinerja Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar. fungsi-fungsi layanan pengawasan ketenagakerjaan seringkali hampir sama diseluruh dunia, sejalan dengan yang dimuat dalam Konvensi-konvensi ILO. ID - Pelatihan Penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang digelar oleh Kementerian Dalam. b. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Jelaskan pentingnya mandat audit yang diberikan kepada. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah. 3. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh seperangkat aparat pengawasan secara fungsional baik dari internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan atas tugas umum dari pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rancangan program dan peraturan perundang. 09 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman. Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Polla pengawasan DPRD Kabupaten Batang belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang 2012-2017. 2. Pengawasan a. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan. Jul 4, 2011 · A. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara Kotak 1: Kewenangan Kabupaten Kutai Barat Dalam Bidang Pengawasan Berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Barat No. Fungsi Pengawasan a. Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Pengawasan Perikanan. (5) penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-samaPengawas Sekolah Madya (Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat. May 14, 2020 · Pokok Pengawasan Pangan Fungsional, kemudian dicabut dengan digantikan oleh . ID ; 93 HLM. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 00- 125/K/1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Listrik selain bermanfaat juga dapat membahayakan. Berdasarkan metode yang digunakan: 1. Sedangkan pengawasan struktural adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan hierarki jabatannya. pengawasan langsung; b. Pasal 614. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan diberikan Tunjangan Pengawas Perdagangan setiap bulan dengan besaran: Pengawas Perdagangan Ahli Madya - Rp1. Pengertian Pemeriksaan. E. IGolongan Ruang IV/b, serta Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c. 06/2012 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor : 15. Angka Kredit Kumulatif Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan •II/a 25 •II/b 40 •II/c 60 •II/d 80 •III/a 100 •III/b 150 •III/c 200 •III/d 300 Pemula Terampil Mahir Penyelia 15 20 20 20 50 50 50A. hmudi (2015). 2. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri. Pengawasan melekat adalah manajemen integritas sehingga integritas kepemimpinan menjadi sangat penting sehingga diperlukan adanya divisi khusus yang berfungsi untuk melaksankan fungsi pengawasan itu sendiri. Pejabat Fungsional. pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2007) g. Bentuk pengawasan ini diatur di dalam Inpres No 15 Tahun. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NusaB. Terry memaparkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Standard Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), BPKP,1996. T. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas D. Bentuk. 3. Inventarisasi dan identifikasi penggunaan ijazah palsu oleh PNS, aparat pemerintah daerah/desa 18. pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ABSTRAK PERATURAN. Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2007) g. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden terpilih dengan sampel berjumlah 25 orang yakni 7 Auditor dan 18 Aparat Pengawas Pemerintah. Badu, SE. 60 Tahun 2008, diubah menjadi pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah/APIP), adalah pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam dari instansi yang sama; 2. 293 pe ngawas sekolah dengan jenis, jenjang,. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3. Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan ; b. Menimbang, bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung. Pengabilan contoh dipelaku usaha maupun di dipasar 3. Berdasarkan peta fungsi kerja pada butir 1. 1. 8. Pantau dan cek tujuan fungsional yang tercantum pada dokumen perencanaan: 1) Teliti kesesuaian tujuan fungsional dengan rencana induk (master plan/pola/rencana total, sesuai sektor terkait). Nov 11, 2021 · Pengertian pengawasan fungsional menurut Peraturan Pemerintah No. Pengawasan fungsional pemerintah dilak-sanakan oleh aparat pengawasan ekstern peme-rintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspek-torat Provinsi, Kabupaten dan Kota. 3. id – Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Penyelia. May 26, 2020 · Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang terdiri atas: pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut,. Ruang lingkup pengawasan meliputi : a. Kelengkapan pengambilan contoh 4. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas Koperasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan jabatan fungsional Pengawas Koperasi. Pengawas Bibit Ternak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,. Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. Instansi tersebut yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat. Evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) 16. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010 dijelaskan bahwa tugas pokok. PU, Wibisono Setiowibowo megingatkan. tingkah laku dan perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-378/K/1996 Tanggal 30. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki Jabatan. Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. R. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) Jabatan Fungional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan Pasal 7 (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional. Email: triwib1967@gmail. Sebagai t enaga pengawas fungsional hendaknya dapat memperhatikan hal -hal sebagai berikut : (1) harus berorientasi pada tujuan organisasi, (2) harus obyektif jujur dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan. com ulas tentang fungsi-fungsi manajemen, pengertian, dan unsurnya. ainamulyana. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sektor ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki jabatan fungsional.