peraturan pemerintah pelayanan publik. 1283, 2018 KEMENKUMHAM. peraturan pemerintah pelayanan publik

15. Perwakilan. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. Oleh karena itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. 2. E. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang. Mengingat : 1. (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir untuk mengawal keterpaduan proses digitalisasi layanan publik di Indonesia. TEMATIK LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH Tematik layanan digital pemerintah terdiri dari: 1. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Hasil penilaiannya pun dari yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi hingga ada yang memperoleh kepatuhan rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ; 4. 5. Jenis Pelayanan : Audensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur Jawa Timur No. NO. 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan TataPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. pelayanan publik; dan b. id. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik secara nasional. ketentuan umum 2. 3. Solusi. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencanamata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. dalam . 96 tahun. Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. Peraturan Pemerintah (PP). 1. Jenis. (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur. T. menjadi misi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang. Judul. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas. Peraturan Perundang-undangan. f. Dalam upaya tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan beberapa pedoman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 29. kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus juga diatur dalam beberapa peraturan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bagian Ketiga Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik Pasal 10Dokumen ini berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik. PELAYANAN PUBLIK Status. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan PengaduanPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. - 3 - ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. pelayanan informasi publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. KETENTUAN UMUM . Evaluasi kinerja adalah suatu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pro. Kondisi tersebut disebabkan semua peraturan dan sistem pelayanan ditentukan secara sepihak oleh birokrasi pemerintah tanpa menemukenali kendala, harapan, dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat sebagai penerimanya. E. . Jenis Pelayanan. Peraturan tersebut merupakan acuan utama dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. Pengertian pelayanan publik Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Glosarium. Demikian penjelasan lebih lanjut terkait 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. T. pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; b. pelindungan Data Pribadi sesuai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan. pelayanan informasi publik yang tertib, transparan dan terintegrasi; c. biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau. Dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional diharapkan pemerintah dapat Peraturan pemerintah mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan. Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1); 8. Email Kehumasan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN . Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Indonesia Republik Lembaran Negara Nomor 5038); MEMUTUSKAN. Instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik juga dituntut menerapkan e- government agar bisa melayani masyarakat namun tetap. Konsep Pelayanan Publik 1. ruang lingkup pelayanan publik; b. pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. Untuk mengatasi hal tersebut. layanan publik sekaligus untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik, sehingga proses. PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,. Lembaga Penyiaran Publik 3. 1. Bahasa. Utamanya dalam pemerintahan agar layanan publik dari aparatur sipil negara (ASN) makin meningkat. Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik Inovasi Bentuk Lainnya TOTAL 252 PEMERINTAH DAERAH YANG MENGINPUT INOVASI (DARI 542 PEMERINTAH PROVINSI, KAB/KOTA DI INDONESIA) DKI JAKARTA DI HITUNG 1 PROVINSI, TIDAK DIJABARKAN WILAYAH ADMINISTRATIFNYA 252 9 25 244 171 37 56Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Nomor. Selain perlu kiranya UU Pelayanan Publik diubah agar semakin berdaya guna dan efektif, maka untuk mewujudkan cita-cita dari UU a quo, diperlukan komitmen kuat Pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 6. Dilihat 1355 kali. PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. Peraturan Perundang-undangan. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik. Jenis. Judul. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Pasal 2 Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Peraturan. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Pelayanan Minimal PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN . Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh. 61 Tahun 2010 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik; PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danSebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, Kementerian PAN-RB mengagendakan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga yang dinamakan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP). Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. peran serta masyarakat 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik. Jul 31, 2020 · Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman. Lalu dalam kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokan pelayanan publik itu kedalam tiga bagian di instansi pemerintahan baik itu instansi pemerintahan pusat, daerah maupun BUMN/BUMD. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Inform asi Publik dan. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,. 4 / 44 d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 25 Tahun 2009 tentang PelayananPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, Pencarian-+ Toggle Navigation. Bidang. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. 4. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Berlaku: 30 Oktober 2012. E. B. penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Peraturan Lain; Subyek: PP Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik; Dokumen: PP 96 Tahun 2012 ttg Pelaks UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik. (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE LAN. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia. Prosedur Pelayanan Informasi Publik; c. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Pelayanan publik adalah atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara. E. Undang-undang No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. peraturan pemerintah nomor. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. 6. E. KOMPAK adalah sebuah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia 4 Kolaborasi Masyarakat dan. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2018: Tentang:. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerahTipe Dokumen. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Oct 3, 2019 · Menurut Sinambela, dkk (2011), asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut: Transparansi. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 11. Sejalan dengan itu untuk penerapan peraturan tersebut, dibutuhkan pemantauan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, agar pelayanan yang sudah punya standar baku dapat diterapkan oleh pemerintah, dimana. 7, BN. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 Feb 19, 2015 · Pemerintah sudah membuat produk hukum/peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik untuk menjawab semua keinginan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan. pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jul 15, 2021 · Pelayanan publik ini membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta menyelenggarakan pembangunan yang merata. pendaftaran; b. Partisipasi. PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi,. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik. Dokumen ini berisi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. menpan. monitoring dan evaluasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi. Pengaduan Pelayanan publik. Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini diatur juga mengenai tugas dan alokasi anggaran Kelurahan dalam. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai pelayanan publik di Indonesia. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021. U. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah sudah membuat produk hukum/peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik untuk menjawab semua keinginan masyarakat. 5. Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin terlaksananya Penerapan Undang-UndangDeputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka Seminar Nasional Perubahan UU Pelayanan Publik, di Jakarta, Jumat (09/12). 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Kebijakan Bekerja Dari Rumah dan Pelayanan Publik. pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dan bidang lain yang . Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa bertugas/mempunyaifungsi untuk mengeluarkan Surat. BERANDA; PROFIL. Penilaian kepatuhan oleh Ombudsman sekitar 7 tahun, dan tahun 2021 ini berencana melakukan. 15 September 2021. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai . Kementerian Pendayagunaan. Judul.